Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah langkah penting bagi setiap pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis secara legal dan profesional. Status PKP bukan hanya kewajiban perpajakan, tapi juga bentuk kepercayaan dari pemerintah dan mitra bisnis bahwa perusahaan Anda kredibel serta siap bertransaksi dalam skala lebih besar.
Daftar Isi
Artikel ini akan membahas secara lengkap syarat PKP, manfaatnya, hingga cara pendaftarannya dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, khususnya untuk Anda para pelaku UMKM atau pebisnis pemula di Indonesia.
Syarat PKP 2025: Panduan Lengkap Daftar Pengusaha Kena Pajak untuk UMKM Indonesia
Update November 2025 – Ingin mengembangkan bisnis dan bekerja sama dengan perusahaan besar? Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah langkah wajib yang harus Anda ambil. Status PKP bukan sekadar kewajiban perpajakan, tapi juga bukti kredibilitas bisnis Anda di mata klien, vendor, dan pemerintah.
Panduan lengkap ini akan membahas syarat PKP terbaru 2025, dokumen yang diperlukan, cara daftar online, hingga tips agar proses pengukuhan PKP Anda lancar tanpa hambatan.
Daftar Isi
- Apa Itu PKP dan Mengapa Penting?
- Syarat Wajib Menjadi PKP 2025
- Dokumen yang Harus Disiapkan
- Cara Daftar PKP Online & Offline
- Biaya Pendaftaran PKP
- Tips Agar Pengukuhan PKP Cepat Disetujui
- FAQ Seputar PKP
Apa Itu PKP dan Mengapa Bisnis Anda Membutuhkannya?
PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah status yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada pelaku usaha untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Manfaat Status PKP untuk Bisnis Anda
✅ Kredibilitas Meningkat – Perusahaan besar dan instansi pemerintah biasanya hanya mau bertransaksi dengan PKP
✅ Kredit Pajak Masukan – PPN yang Anda bayar saat beli barang/jasa bisa dikreditkan, jadi beban pajak lebih ringan
✅ Peluang Tender & Kontrak Besar – Banyak tender pemerintah dan korporat mensyaratkan status PKP
✅ Legalitas & Profesionalisme – Menunjukkan bisnis Anda taat aturan dan siap berkembang
Syarat Wajib Menjadi PKP 2025
Sebelum mendaftar, pastikan Anda memenuhi syarat PKP berikut:
1. Syarat Subjektif PKP
- Menjalankan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia
- Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) aktif
- Melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)
2. Syarat Objektif PKP
Omzet usaha mencapai Rp 4,8 miliar per tahun
⚠️ Penting:
- Jika omzet Anda sudah di atas Rp 4,8 miliar/tahun, WAJIB daftar PKP dalam 30 hari
- Jika omzet masih di bawah Rp 4,8 miliar, Anda boleh daftar PKP secara sukarela
- Perhitungan omzet: total penjualan dalam 1 tahun (12 bulan terakhir)
3. Syarat Administratif
- Memiliki tempat usaha yang jelas dan aktif
- Menyediakan dokumen legalitas lengkap (berbeda untuk PT, CV, dan Perseorangan)
Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Daftar PKP
Dokumen yang dibutuhkan berbeda tergantung jenis usaha Anda:
A. Dokumen PKP untuk Badan Usaha (PT/CV)
| Dokumen | Keterangan |
|---|---|
| NPWP Badan | Wajib sudah terdaftar dan aktif |
| NPWP Direktur/Pengurus | Untuk verifikasi penanggung jawab |
| KTP Direktur/Pengurus | Masih berlaku |
| Akta Pendirian Perusahaan | Dari notaris + SK Kemenkumham |
| NIB (Nomor Induk Berusaha) | Dari OSS RBA |
| Surat Domisili Usaha | Dari kelurahan atau bukti sewa kantor |
| Bukti Kepemilikan Tempat Usaha | Sertifikat/IMB/kontrak sewa |
| Foto Kantor & Papan Nama | Tampak depan yang jelas |
B. Dokumen PKP untuk Usaha Perseorangan
| Dokumen | Keterangan |
|---|---|
| NPWP Pribadi | Atas nama pemilik usaha |
| KTP Pemilik Usaha | Masih berlaku |
| Surat Keterangan Usaha | Dari kelurahan atau NIB dari OSS |
| Bukti Tempat Usaha | Sertifikat/kontrak sewa/surat keterangan domisili |
| Foto Tempat Usaha | Tampak depan dengan papan nama (jika ada) |
📌 Tips: Semua dokumen sebaiknya disiapkan dalam format PDF dan pastikan foto tempat usaha jelas serta menunjukkan aktivitas bisnis nyata.
Cara Daftar PKP Online & Offline 2025
Cara 1: Daftar PKP Online (Paling Mudah)
Melalui DJP Online:
- Login ke djponline.pajak.go.id dengan NPWP Anda
- Pilih menu “Profil” → “Pengukuhan PKP”
- Isi formulir permohonan pengukuhan PKP
- Upload semua dokumen yang diperlukan (format PDF/JPG, max 2MB per file)
- Submit permohonan
- Tunggu verifikasi dan survei dari petugas KPP (3-7 hari kerja)
- Jika disetujui, unduh Surat Pengukuhan PKP di dashboard Anda
Melalui OSS (Online Single Submission):
Jika Anda mendaftar NIB baru, bisa langsung centang pilihan pengukuhan PKP saat mengisi form di oss.go.id
Cara 2: Daftar PKP Offline
- Datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar sesuai domisili usaha
- Ambil formulir pengukuhan PKP atau download dari website DJP
- Lengkapi formulir dan serahkan bersama dokumen pendukung
- Petugas akan melakukan survei lokasi usaha (pastikan alamat sesuai dan kantor aktif!)
- Jika disetujui, Anda akan menerima Surat Pengukuhan PKP dalam 5-10 hari kerja
Biaya Pendaftaran PKP
Kabar baik: Pendaftaran PKP ke DJP 100% GRATIS, tidak ada biaya resmi.
Namun, Anda mungkin perlu budget untuk:
- Pembuatan NPWP Badan (gratis, tapi butuh notaris untuk akta)
- Pengurusan NIB & Legalitas (Rp 500rb – Rp 3 juta tergantung jenis usaha)
- Jasa Konsultan Pajak (opsional, Rp 1-5 juta untuk pendampingan lengkap)
Hati-hati dengan calo atau oknum yang menjanjikan proses cepat dengan bayaran! Semua bisa Anda urus sendiri secara gratis.
Tips Agar Pengukuhan PKP Cepat Disetujui
- Pastikan Alamat Usaha Real & Aktif
DJP akan survei lokasi. Jika alamat tidak jelas atau fiktif, pengajuan ditolak. - Konsistensi Data di Semua Dokumen
Nama usaha, alamat, dan data lain harus sama persis di NPWP, NIB, akta, dan dokumen lainnya. - Lengkapi Dokumen Sebelum Submit
80% penolakan karena dokumen kurang atau tidak sesuai format. - Pasang Papan Nama Usaha
Saat survei, petugas akan cek apakah bisnis Anda benar-benar operasional. - Siapkan Bukti Transaksi Bisnis
Invoice, kontrak, atau bukti omzet bisa memperkuat pengajuan Anda. - Konsultasi dengan Account Representative (AR) KPP
Jika ragu, tanya langsung ke AR pajak Anda sebelum submit.
FAQ Seputar Syarat PKP 2025
1. Apakah UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar bisa jadi PKP?
Bisa! Meskipun tidak wajib, Anda boleh mendaftar PKP secara sukarela. Ini berguna jika Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan besar yang mensyaratkan PKP.
2. Berapa lama proses pengukuhan PKP?
Biasanya 5-14 hari kerja setelah dokumen lengkap dan survei selesai. Jika ada kekurangan, bisa lebih lama.
3. Apa bedanya PKP dan Non-PKP?
PKP: Wajib pungut, setor, dan lapor PPN 11%. Bisa kredit pajak masukan.
Non-PKP: Tidak perlu urus PPN, tapi tidak bisa kredit pajak dan kredibilitas lebih rendah.
4. Apakah PKP harus lapor SPT setiap bulan?
Ya. PKP wajib lapor SPT Masa PPN setiap bulan, paling lambat akhir bulan berikutnya.
5. Bagaimana cara menghitung omzet Rp 4,8 miliar?
Hitung total penjualan kotor (sebelum dikurangi biaya) dalam 12 bulan terakhir. Jika sudah melebihi Rp 4,8 miliar, wajib daftar PKP dalam 30 hari.
6. Apakah freelancer atau pekerja lepas bisa jadi PKP?
Bisa, selama memenuhi syarat omzet dan menyediakan Jasa Kena Pajak (JKP). Contoh: konsultan IT, desainer grafis, content creator yang kliennya perusahaan besar.
7. Apa sanksi jika tidak daftar PKP padahal omzet sudah di atas Rp 4,8 miliar?
Sanksi administrasi berupa denda 2% per bulan dari PPN yang seharusnya dipungut, ditambah sanksi pidana jika disengaja.
8. Bisakah PKP dicabut?
Bisa. Jika omzet turun atau usaha tidak aktif, Anda bisa ajukan pencabutan PKP ke KPP.
Kesimpulan
Memahami syarat PKP 2025 adalah langkah pertama untuk mengembangkan bisnis Anda secara legal dan profesional. Status PKP membuka pintu kerja sama dengan klien besar, meningkatkan kredibilitas, dan memastikan bisnis Anda taat aturan perpajakan Indonesia.
Checklist Cepat Sebelum Daftar PKP:
- ✅ NPWP sudah aktif
- ✅ Omzet sudah/hampir Rp 4,8 miliar per tahun (atau daftar sukarela)
- ✅ Dokumen legalitas lengkap dan sesuai
- ✅ Alamat usaha jelas dan aktif
- ✅ Siap lapor SPT Masa PPN setiap bulan
Butuh bantuan konsultasi pajak atau pengurusan PKP? Hubungi konsultan pajak terpercaya atau datang langsung ke KPP terdekat untuk pendampingan gratis!
